MASALAH INFRASTRUKTUR MASIH MENGHAMBAT INVESTASI- Oktober 2009

INDONESIAN COMMERCIAL NEWSLETTER

Oktober 2009

FOKUS

MASALAH INFRASTRUKTUR MASIH MENGHAMBAT INVESTASI

Indonesia termasuk beruntung bisa selamat melalui krisis finansial global dengan tetap tumbuh ekonominya diatas 4% tahun 2009. Ketika ekonomi dunia mulai memperlihatkan tanda pemulihan yang ditandai dengan mulai membaiknya ekonomi negara maju seperti Amerika Serikat dan negara Uni Eropa yang mulai keluar dari resesi, maka dengan bekal ekonomi domestik yang kuat diharapkan Indonesia dapat mengambil keuntungan untuk dapat menarik investor asing lebih banyak.

Namun ternyata tidak mudah menarik minat foreign direct investment ke Indonesia karena masih banyaknya hambatan yang dihadapi dalam merealisasikan investasi, diantaranya adalah masalah keterbatasan infrastruktur. Salah satu yang penting adalah masalah pasokan listrik dan akses jalan raya yang terbatas.

Krisis pasokan listrik

Sudah semenjak tahun 2008, hampir seluruh wilayah Indonesia menghadapi krisis energi listrik, termasuk juga wilayah Jawa dan Bali yang merupakan pusat kegiatan ekonomi utama di Negeri ini.

Dalam beberapa bulan terakhir ini P. Jawa, termasuk wilayah ibukota Jakarta dan sekitarnya mengalami pemadaman bergilir akibat rusaknya salah satu trafo di gardu induk (substation) Cawang. Akibatnya berbagai sektor ekonomi terutama industri mengalami kerugian besar karena terpaksa harus menghentikan kegiatannnya ketika terjadi pemadaman listrik.

Beberapa perusahaan PMA dari Jepang bahkan sudah mulai menyuarakan ancaman akan meninggalkan Indonesia jika pasokan listrik belum segera diatasi. Di akhir tahun 2008 yang lalu melalui surat kepada Kadin, perusahaan-perusahaan Jepang di sekitar Jakarta dan Banten terutama yang bergerak di bidang industri petrokimia dan bahan baku plastik tersebut mengaku rugi Rp 41 miliar dalam dua bulan terakhir akibat pemadaman.

Industri tekstil di Jawa Barat juga termasuk yang banyak dirugikan akibat pemadaman listrik ini. Terutama industri kecil menengah yang tidak memiliki pemabangkit listrik cadangan untuk menghadapi pemadaman listrik.

Bagi daerah di luar P. Jawa, pemadaman bergilir ini sudah menjadi bagian hidup masyarakat. Misalnya di Makassar, kota terbesar di P. Sulawesi dan di Indonesia bagian Timur, sudah sejak setahun terakhir dilakukan pemadaman listrik dalam waktu yang cukup lama, demikian juga di kota besar lainnya di Sumatera seperti di Medan, Padang, Palembang pemadaman listrik masih terus berlangsung sejak tahun 2008. Demikian juga di P.Kalimantan, krisis listrik masih terus terjadi padahal P. Kalimantan adalah salah satu penghasil energi terbesar di Indonesia baik minyak, gas maupun batubara.

Apabila keadaan ini berlanjut, rendahnya pasokan listrik PLN kepada kalangan industri bakal berdampak pada kegiatan ekonomi dan akan menyebabkan upaya Pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi akan makin sulit dicapai. Saat ini krisis listrik sudah mulai menghambat investasi.

Pada 2009 pertumbuhan industri diperkirakan hanya 5,6 persen dari yang ditargetkan sebesar enam persen. Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengharapkan target pertumbuhan industri rata-rata 8,56 persen pada tahun 2009.

Kondisi pasokan tenaga listrik di Indonesia masih terus mengalami krisis walaupun sebelumnya Pemerintah telah mencanangkan program percepatan pembangunan pembangkit listrik sebesar 10.000 MW dengan menggunakan bahan bakar batu bara. Program yang direncanakan akan selesai tahun 2009 ini ternyata banyak mengalami kelambatan.

Sampai saat ini dari 10.000 MW pembangkit listrik dalam program percepatan pembangiunan pembangkit listrik yang semula direncanakan akan selesai tahun 2009, ternyata sampai saat ini pembangkit listrik yang selesai dibangun dan sudah beroperasi penuh baru mencapai 900 MW, dan sekitar 500 MW masih dalam tahap uji coba.

Dalam waktu dekat, awal tahun 2010 diharapkan akan beroperasi beberapa pembangkit lagi yaitu PLTU Labuhan dengan kapasitas 300 megawatt dan satu unit pembangkit di Rembang dengan kapasitas 315 megawatt yang bisa selesai tahun ini. Sementara untuk pembangkit listrik tenaga uap lainnya termasuk PLTU Indramayu bisa dioperasikan saja tapi masih menghadapi masalah pendanaan yang belum seluruhnya terpenuhi.

Untuk proyek pembangaunan pembangkit listrik tahap I saja masih ada masih belum tersedia dananya. Sebanyak lima proyek pembangkit listrik program 10 ribu mega Watt tahap pertama masih membutuhkan pembiayaan perbankan dengan total kebutuhan pendanaan US$ 458 juta dan Rp 1,71 triliun.

Menurut Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara, proyek PLTU Tanjung Awar-Awar dengan kapasitan 2x350 MW membutuhkan dana terbanyak US$ 372 juta dan Rp 1,1 triliun. Proyek yang lain yaitu PLTU Tanjung Balai Karimun senilai US$ 7 juta dan Rp 71 miliar, PLTU Bengkalis senilai US$ 8 juta dan Rp 132 miliar, PLTU Riau Selat Panjang senilai US$ 9 juta dan Rp 111 miliar serta PLTU Parit Baru senilai US$ 62 juta dan Rp 300 miliar. PLN rencananya akan mencari pendanaan dari Cina untuk membangun proyek tersebut.

Dengan beroperasinya pembangkit baru di P. Jawa diperkirakan pada tahun 2010, kebutuhan listrik sudah akan terpenuhi. Namun untuk menghadapi peningkatan kebutuhan tenaga listrik yang masih cukup tinggi, masih dibutuhkan penambahan kapasitas. Kondisi kelistrikan di jawa walaupun sudah ada penambahan pembangkit pada tahun 2009, ternyata masih rentan. Misalnya ketika terjadi kebakaran gardu induk di Cawang belum lama ini, wilayah Jakarta dan Jawa Barat dan Banten terpaksa mengalami pemadaman bergilir. Hal itu disebabkan selain masalah ketersediaan pembangkit, jaringan kelistrikan Jawa Bali masih juga menghadapi keterbatasan untuk sistim jaringan transmisi dan distribusinya.

Masih banyaknya masalah dibidang kelistrikan ini menyebabkan iklim investasi untuk sektor industri manufaktur masih terus terkendala. Ketidak pastian jadwal selesainya pembangkit listrik dan tersedianya pasokan listrik menyebabkan proyek investasi harus menghadapi risiko berlebih. Jika mereka harus menyediakan pembangkit sendiri, investasinya mahal, padahal dalam dua tiga tahun mendatang kemungkinan pasokan listrik dari PLN sudah mampu memenuhi permintaan, sehingga tidak perlu lagi memiliki pembangkit listrik yang sudah terlanjur dibeli. Namun investor juga tidak bisa menunggu lebih lama lagi tanpa ada kepastian pasokan listrik jika hanya menunggu realisasi pembangunan pembangkit listrik PLN. Kondisi dilematis ini menyebabkan iklim investasi yang kurang menarik di Indonesia.

Untuk memberikan jaminan ketersediaan listrik di seluruh wilayah Indonesia Pemerintah melanjutkan Program percepatan pembangunan pembangkit listrik 10.000 MW tahap II. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) telah memastikan 78 lokasi pembangkit listrik yang masuk proyek 10 ribu megawatt tahap kedua.

Pada program tahap II ini jenis pembangkit tidak hanya menggunakan batubara sebagai sumber energi, tapi juga akan dibangaun pembangkit listrik dengan tenaga air, dan panas bumi disamping batu bara. Rinciannya, pembangkit listrik tenaga air (1.300 MW), pembangkit listrik tenaga panas bumi (4.733 MW), sisanya pembangkit listrik tenaga gas dan uap

Pemerintah menargetkan proyek Program percepatan pembangunan pembangkit listrik 10.000 MW tahap kedua akan mulai dikerjakan tahun 2010 dan akan mulai beroperasi tahun 2014.

PT Perusahaan Listrik Negara membutuhkan dana 10 miliar dollar AS untuk membiayai proyek percepatan 10.000 megawatt tahap II. PLN kini mencari dana pinjaman dari sejumlah lembaga asing dan perbankan untuk menutup pembiayaan itu. Selama ini pendanaan untuk proyek listrik selalu terkendala karena adanya permintaan dari investor atau penyandang dana untuk mendapat jaminan dari Pemerintah. Selama ini Pemerintah selalu menghindar untuk memberi jaminan langsung karena khawatir dengan kejadian pada saat krisis moneter tahun 1997 yang lalu ketika proyek listrik yang tidak layak karena harganya telah digelembungkan terpaksa harus mendapat jaminan penuh dari Pemerintah.

Proyek percepatan pembangunan pembangkit listrik 10000 MW tahap I banyak mengalami hambatan karena investor minta jaminan dari Pemerintah. Akhirnya pemerintah memberikan comfort letter yaitu jaminan yang menyatakan pemerintah memastikan PT PLN (Persero) akan memenuhi kewajibannya kepada kontraktor. Dalam program pembangunan tahap II Pemerintah diharapkan mampu membuat terobosan tidak hanya memberikan comfort leter tapi juga harus mempertimbangkan adanya insentif untuk investor seperti keringan pajak dll. Hal ini penting dilakukan karena persaingan merebut investor asing menjadi sangat ketat selama krisis finansial global.

Proyek jalan Tol

Selain listrik infrastruktur yang juga menghambat investasi adalah pembangunan jalan raya. Untuk mengatasi akses jalan raya terutama di P. Jawa dan di kota besar di luar P. Jawa, Pemerintah merencanakan pembangunan jalan tol. Semenjak tahun 2005 dalam rangka pembangunan infrastruktur Pemerintah telah mentenderkan puluhan proyek jalan tol, namun dalam kenyataannya sampai sekarang masih banyak proyek yang tebengkalai.

Saat ini terdapat 22 ruas jalan tol sepanjang 900 km yang sudah ditunjuk investornya namun belum juga mulai dibangun. Dari jumlah tersebut 11 ruas jalan tol yang terancam dicabut ijinnya karena belum ada aktivitas. Sebagian dari jumlah tersebut telah bersedia menandatangani kontrak kembali sedangkan ada 4 diantaranya masih belum jelas statusnya. Keadaan ini menyebabkan pembangunan jalan tol menjadi terbengkalai padahal jalan tol yang akan dibangun tersebut merupakan jalan vital untuk ekonomi seperti jalan tol trans Jawa yang akan menghubungkan pantai barat P Jawa dengan pantai timurnya.

Dalam rangka program 100 hari Pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Pemerintah telah menetapkan 3 ruas jalan tol bisa beroperasi dalam 100 hari Pemerintahan SBY. Ketiga ruas itu adalah jalan tol Kanci-Pejagan, Bogor Ring Road, dan Jakarta lingkar luar (JORR) seksi W1 Kebon Jeruk-Penjaringan. Ketiga ruas jalan tol tersebut memang sudah dalam tahap konstruksi dan mendekati penyelesaiaan.

Sementara proyek jalan tol lainnya masih belum jelas kapan bisa selesai. Salah satu yang menjadi hambatan utama dalam merealsisasikan pembangunan jalan tol adalah masalah pembebasan tanah. Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) yang merupakan badan regulator jalan tol, menyatakan bahwa penyelesaian 22 ruas jalan tol sepanjang 900 km dalam 5 tahun ke depan masih berat selama tidak ada terobosan regulasi tata cara pengadaan lahan.

Masalah pembebasan tanah terkait masalah pembiayaan, penanggung jawab dan jadwal pelaksanaannya. Ketidak jelasan dalam aturan menganai pembebasan tanah selama ini meyebabkan investor sulit membuat rencana pembangunan jalan tol. Selama ini pembebasan tanah masuk didalam kontrak pembangunan jalan dengan investor. Sehingga pembebasan tanah tidak jelas siapa yang bertanggung jawab. Padahal masalah pembebasan tanah ini sangat sulit tanpa keterlibatan Pemerintah.

Dengan masuknya pembebasan tanah dalam kontrak, maka keterlambatan proses pembebasan tanah menyebabkan masa konsesi berkurang. Akibatnya proyek bisa menjadi tidak layak lagi dari pandangan investor.

Pada masa depan, pembebasan tanah harus dilakukan pemerintah lebih dahulu, baru kemudian dibangun dan dioperasikan pihak swasta. Aturan mengenai pembebasan tanah diperlukan bukan hanya dalam pembangunan jalan tol tapi juga untuk membangun infrastruktur lainnya. Sudah saatnya Pemerintah mempunyai rancangan yang jelan mengenai pembebasan tanah dan penggunaan tanah untuk kepentingan umum.

Di sejumlah negara, seperti di Cina dan Malaysia pembebasan tanah di jalan tol dilakukan pemerintah. Pemerintah juga harus punya aturan yang lebih pasati dan transparan dalam pelaksanaan pembebasan tanah. Misalnya, lokasi tanah yang ditetapkan untuk jalan tol diumumkan, kemudian dibekukan pemerintah agar tak ada peluang bagi spekulan tanah.

Dengan peraturan mengenai pembebasan tanah yang lebih jelas maka diharapkan investor bergairah kembali menanamkan modalnya di proyek infrastruktur termasuk jalan tol.

Ujian bagi Pemerintah

Dua masalah utama dalam pengadaan infrastruktur yaitu listrik dan jalan hanyalah salah satu contoh bagaimana peranan Pemerintah yang berani diperlukan dalam melakukan terobosan untuk bisa membangun infrastruktur.

Kesungguhan Pemerintah dalam merealisasikan program pembangunan pembangkit listrik dan jalan tol merupakan jaminan keseriusan Pemerintah dalam mengundang investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Proyek percepatan pembangunan pembangkit tahap II sebesar 10.000 MW dan pembangunan jalan tol di Jawa dan luar Jawa akan menjadi ujian apakah Pemerintah memiliki keseriusan untuk membangun industri dan menyediakan iklim investasi yang menarik di Indonesia.