PERLU PEMERINTAH YANG LEBIH EFEKTIF UNTUK MEMPERLUAS RUANG FISKAL- Mei 2011

INDONESIAN COMMERCIAL NEWSLETTER

Mei 2011

FOKUS

PERLU PEMERINTAH YANG LEBIH EFEKTIF UNTUK MEMPERLUAS RUANG FISKAL

Dalam tiga tahun terakhir ekonomi Indonesia mampu meningkat rata-rata 6% per tahun dan berhasil menghindari dampak buruk krisis finansial global tahun 2008-2009. Namun pertumbuhan ekonomi tersebut dinliai masih terlalu rendah jika dibandingkan pertumbiuhan ekonomi Cina dan India yang mampu tumbuh diatas 8% per tahun.

Banyak hambatan yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak bisa langsung melejit pasca krisis finansial 2009, padahal fundamental ekonomi Indonesia sebenarnya mendukung untuk berkembangnya ekonomi yang lebih pesat. Misalnya inflasi yang tetap rendah meskipun kurs rupiah menguat dan cadangan devisa membesar. Sukubunga BI masih bisa bertahan pada tingkat 6,75% padahal ancaman krisis ekonomi di Eropa akibat ketakutan terjadinya gagal bayar (default) dari hutang beberapa negara di zona euro mendorong banyak negara menaikan suku bunga banknya.

Namun demikian indikator ekonomi makro ini tidak cukup mampu memicu pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat. Selama ini banyak kalangan berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi yang pesat belakangan ini lebih bertumpu kepada upaya kalangan dunia usaha dan masyarakat secara umum tanpa peran berarti dari Pemerintah. Diluar peranan negara dalam menjaga stabilitas moneter yang memang menjadi otoritas dari Bank Sentral dan Pemerintah, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia selama ini peranan Pemerintah relatif terbatas.

Salah satunya terlihat dari sempitnya ruang fiskal yang dimiliki Pemerintah sehingga Pemerintah sulit memberikan stimulus untuk menggerakan perekonomian.

Ruang fiskal (fascal space) merupakan suatu konsep yang digunakan untuk mengukur fleksibilitas yang dimiliki pemerintah dalam mengalokasikan APBN bagi kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan nasional. Semakin besar fiscal space yang tersedia, semakin besar pula fleksibilitas yang dimiliki oleh pemerintah untuk meningkatkan alokasi belanja negara pada kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas nasional seperti pembangunan proyek-proyek infrastruktur. Fiscal space dapat diperoleh dengan mengurangi total pengeluaran dengan belanja non diskresioner/terikat seperti belanja pegawai, pembayaran bunga, subsidi, dan pengeluaran yang dialokasikan untuk daerah.

Pasca tumbangnya rezim Orde Baru, Pemerintah Indonesia selalu menjaga defisit anggaran yang rendah dan membatasi hutang luar negeri. Akibatnya pada anggaran belanja negara (APBN) porsi biaya untuk pembangunan menjadi mengecil dibandingkan untuk biaya rutin.

Setiap tahun, semenjak tahun 2006 APBN terus meningkat nilainya, yaitu dari Rp. 985 trilyun menjadi Rp. 1.418 trilyun pada RAPBN tahun 2012.

Biaya rutin dan subsidi mendominasi APBN

Namun jika memperhatikan struktur APBN, maka porsi belanja non diskresioner/terikat seperti belanja pegawai, pembayaran bunga, subsidi, dan pengeluaran yang dialokasikan untuk daerah mendominasi APBN, rata-rata diatas 76 %. Sebagai contoh pada APBN-Perubahan 2011, dari total belanja negara Rp. 1320 triyun, sebanyak Rp 182 trilyun untuk belanja Pegawai, sebayak Rp. 106 trilyun untuk pembayaran bunga utang, dan Rp. 237 trilyun untuk subsidi. Sementara itu dana yang ditransfer ke daerah mencapai Rp. 412 trilyun. Ditambah dana terikat dari pos lainnya maka dana pada APBN yang tidak terikat jumlahnya kurang dari Rp. 320 trilyun.

Sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini, fiscal space Indonesia mengalami fluktuasi selama periode 2006 - 2001. Fiscal space menurun pada tahun 2010 menjadi 19,8% dari 23,3 % pada tahun 2009. Hal ini terjadi karena meningkatnya biaya subsidi akibat naiknya kembali minyak bumi setelah mengalami penurunan tahun 2009. Pada tahun 2011 ruang fiskal kembali meningkat menjadi 23,8 persen. Peningkatan fiscal space tersebut tidak lepas dari Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara serta anggaran belanja modal dan barang.

Dilema Pemerintah dalam meningkatkan ruang fiskal

Untuk meningkatkan ketahan fiskal guna mempercepat pertumbuhan ekonomi m aka pengalokasian APBN yang efektif untuk merangsang aktifitas dunia usaha menjadi sangat penting untuk dilakukan. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperluakan ruang fiskal yang cukup.

Salah satu langkah untuk memperbesar Ruang fiskal (fiscal space) adalah dengan melakukan efisiensi belanja negara, dengan antara lain melakukan penghematan belanja negara yang kurang efektif, penurunan belanja subsidi dan penurunan berkala pembayaran bunga utang.

Dalam RAPBN 2012, biaya subsidi walaupun sudah menurun dibanding APBN-P 2011, tetap merupakan pos biaya yang besar yaitu mencapai Rp. 208 trilyun. Dengan demikian apabila biaya subsidi ini bisa ditekan lagi maka Pemerintah punya keleluasaan yang lebih besar untuk menggerakan perekonomian dengan mengalokasikan dana tersebut untuk kegiatan yang produkstif seperti untuk pembangunan infrastruktur.

Dengan harga minyak dunia yang terus meningkat kembali diatas US$ 100 per barel, maka tekanan terhadap APBN menjadi makin besar. Banyak kalangan baik politikus maupun pengamat ekonomi yang mulai memberikan angin kepada Pemerintah untuk segera menaikan harga BBM bersubsidi, karena bila dibiarkan dengan harga sekarang maka Pemerintah akan sulit menggerakan ekonomi karena dana yang tersedia harus dicurahkan untuk subsidi.

Namun ketika krisis keuangan dunia yang masih menghantui baik di Zona Euro maupun di Amerika Serikat yang telah menyebabkan kehawatiran kembalinya krisis finansial global yang lebih buruk dari tahun 2008, menyebabkan perlunya dipertimbangkan kembali pengurangan subsidi BBM.

Salah satu faktor yang menyelamatkan ekonomi Indonesia dari dampak krisis finansial global tahun 2008 adalah besarnya pasar domestik Indonesia yang ditunjang oleh pengeluaran konsumsi masyarakat sehingga ekonomi nasional tetap berjalan lancar walaupun pasar ekspor mengalami penciutan.

Dengan daya beli masyarakat yang kuat maka pasar domestik masih mampu terus bergulir. Salah satu pendukung daya beli masyarakat adalah karena masih rendahnya harga BBM yang terus disubsidi oleh Pemerintah, sehingga inflasi tetap terjaga pada tingkat yang cukup rendah sekitar 5% per tahun.

Penyerapan APBN perlu ditingkatkan untuk memperluas ruang fiskal

Apabila subsidi BBM dikurangi sementara harga minyak dunia masih tinggi, maka dikhawatirkan akan memicu tejadinya inflasi, ditambah lagi kekhawatiran ekonomi dunia yang memburuk memicu investor kembali mengkoleksi US dollar, sehingga US dollar menguat dan Rupiah melemah. Jika hal ini berlanjut kemudian Pemerintah menaikan harga BBM, maka bisa diperkirakan inflasi akan segera meningkat pada semua sektor ekonomi.

Hal ini bisa menimbulkan kepanikan yang pada gilirannya memicu terjadinya krisis ekonomi di Indonesia. Padahal sampai saat ini fundamental ekonomi Indonesia masih kuat dan sektor keuangan dan perbankan juga cukup sehat. Namun jika timbul kepanikan bisa menyebabkan langkah irasionil masyarakat yang bisa memicu kepada munculnya krisis ekonomi.

Untuk Pemerintah harus cukup berhati-hati dalam menentukan waktu yang tetap apabila akan menaikan harga BBM. Selama kekhawatiran terhadap munculnya krisis ekonomi dunia masih besar, maka pemicu kecil saja bisa menjadi kepanikan yang besar. Sperti ketika diawal tahun 2011 harga bahan pangan naik dan inflasi meningkat, muncul kekhawatiran ekonomi Indonesia akan melesu tahun 2011. Namun nyatanya kenaikan harga pangan hanya berlangsung musiman karena diawal tahun petani di Indonesia belum panen ketika harga beras dunia naik. Setelah panen normal kembali, gejolak harga pangan mereda, dan inflasipun mereda.

Masalahnya kekhawatrian saat ini bahwa krisis keuangan di Eropa dan Amerika juga akan melanda dunia, apakah terlalu berlebihan atau sesuatu yang memang diprediksi secara obyektif akan terejadi, masih penuh perdebatan. Krisis saat ini yang bertumpu karena ketidak mampuan suatu negara seperti Yunani untuk membayar hutang dianggap ancaman lebih serius dari krisis finansial tahun 2008 yang bertumpu pada ketidakmampuan membayaran dari perusahaan.

Belajar dari krisis tahun 2008 seharusnya Indonesia bisa tetap berhati-hati, namun juga tidak perlu terlalu takut untuk tetap memperluas ruang fiskal negara sehingga fundamental ekonomi akan bertambah kuat dengan dilakukannya pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan untuk memperlancar roda ekonomi.

Salah satu yang seharusnya menjadi tugas Pemerintah untuk memperluas ruang fiskal adalah dengan mempercepat penyerapan anggaran pembangunan dalam APBN yang selalu seret. Akibatnya anggran Pembangunan yang sudah terbatas makin kecil lagi realisasinya. Apabila hal ini dibenahi maka tanpa terlalu mengkhawatirkan beban subsidi yang besar maka ruang fiskal masih bisa diperluas dengan mengefektifkan dana yang sudah dianggarkan.