DILEMA NILAI TUKAR RUPIAH YANG KUAT- Juni 2010

INDONESIAN COMMERCIAL NEWSLETTER

Juni 2010

FOKUS

DILEMA NILAI TUKAR RUPIAH YANG KUAT

Dalam beberapa bulan terakhir Rupiah terus menunjukkan penguatan terhadap USD. Jika sebelumnya Rupiah berfluktiuasi disekitar Rp9200-Rp. 9300 per USD, dalam beberapa bulan terakhir Rupiah telah menembus nilai psikologis dan berada dibawah Rp. 9000 per USD.

Penguatan Rupiah disatu sisi disambut dengan gembira tapi disisi lain disambut dengan kekhawatiran. Mereka yang mendukung penguatan rupiah melihat kondisi ini akan menguntungkan Indonesia karena penguatan rupiah menunjukkan kepercayaan pasar terhadap ekonomi Indonesia sehingga Indonesia akan menjadi pasar yang menarik untuk pasar modal. Sementara pihak yang khawatir mengacu kepada berkurangnya daya saing ekspor karena menyusutnya penerimaan ekpsportir dalam Rupiah, sementara biaya meningkat karena bahan baku lokal naik harganya.

Suku bunga di Indonesia tinggi

Penguatan Rupiah terjadi karena masuknya investor asing ke pasar modal maupun pasar uang di Indonesia melalui pembelian saham, obligasi dan surat beraharga negara seperti SUN, SUKUK, dan SBI.

Masuknya investor asing tersebut disebabkan ekonomi Indonesia yang terus tumbuh saat dunia menghadapi krisis finansial. Pada tahun 2009 ekonomi Indonesia masih tumbuh sekitar 4,5 % sementara negara lain menghadapi resesi. Memasuki tahun 2010 ekonomi Indonesia tumbuh lebih baik lagi karena ekonomi dunia mulai pulih kembali.

Selain pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat, Indonesia menjadi salah satu tempat investasi yang menarik karena suku bunga yang relatif tinggi dibanding negara lain. BI sampai saat ini masih terus mempertahankan tingkat suku bunga BI sebesar 6,5% padahal negara tetangga lainnya menetapkan lebih rendah misalnya Bank Sentral Filipina menetapkan suku bunganya sebesar 4%.

Ditambah dengan kondisi politik dan keamanan yang relatif stabil maka tak heran Indonesia menjadi salah satu emerging market yang menarik untuk berinvestasi. Sayangnya investor portfolio yang lebih mendominasi investasi di Inonesia, sementara foreign direct investment masih belum begitu pesat, walaupun kini telah mulai membaik.

Dampak dari derasnya dana asing masuk ke Indonesia terlihat dari naiknya IHSG yang telah mampu menembus angka 3000 tahun 2010 ini. Demikian juga nilai tukar Rupiah terus menunjukkan penguatan.

Kondisi ini menjadi suatu dilemma bagi BI, karena untuk mempertahankan modal asing tetap berada di Indonesia maka BI harus terus mempertahankan suku bunga yang cukup tinggi. Namun akibat BI terus mempertahankan sukubunga yang tinggi maka biaya untuk mendapatkan dana investasi di Indonesia dilaporkan sebagai yang tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Ini mendorong rendahnya pencairan kredit yang dilakukan oleh perbankan di dalam negeri.

Menurut suatu penelitian Penelitian tentang Hambatan Kritis Pembangunan di Indonesia yang dilakukan secara gabungan antara Bank Pembangunan Asia (ADB), Bank Pembangunan Islam (IDB), dan Organisasi Buruh Internasional (ILO) sejak tahun 1997, atau pada saat krisis moneter melanda, suku bunga pinjaman Indonesia lebih tinggi dibanding suku bungan pinjaman di kawasan Asia Tenggara. Pada Desember 2009, suku bunga pinjaman riil di Indonesia dilaporkan mencapai 10,9 persen. Menurut data Bank Indonesia bahkan lebih tinggi lagi yaitu sekitar 13% untuk kredit investasi.

Jika dibandingkan dengan negara lain, suku bunga pinjaman riil itu jauh lebih tinggi. Misalnya di Malaysia, suku bunga pinjaman riilnya hanya mencapai 3,8 persen; lalu Filipina 3,8 persen; di Singapura 6,1 persen; dan di Thailand yang hanya 2,3 persen.

Bila hal ini terus berlangsung maka daya saing perekonomian Indonesia akan turun karena pengusaha akan kesulitan mendapatkan dana murah untuk kegiatan usahanya baik sebagai modal kerja maupun investasi.

BI sulit menekan penguatan Rupiah dengan menurunkan suku bunga

Sementara itu dengan Rupiah yang makin kuat maka produk impor akan makin murah harganya dan bisa menyebabkan produk lokal kalah bersaing. Tak heran timbul kekhawatiran jika pengusaha akan lebih senang menjadi importir daripada menjadi produsen. Demikian juga halnya bagi eksportir, nilai tukar Rupiah yang kuat terhadap USD menyebabkan penerimaan eksportir dalam rupiah menyusut, sementara bahan baku lokal harganya naik dan bahan baku impor tidak turun berarti dengan turunnya nilai tukar USD, karena faktor ekonomi biaya tinggi di pelabuhan maupun sistim distribusi di Indonesia.

Namun BI tidak pada posisi yang mudah untuk menurunkan suku bunga BI. Sebagai lembaga yang salah satu misinya adalah mengontrol tingkat inflasi, maka suku bunga BI sebagai instrumen untuk mengendalikan inflasi hanya akan turun jika inflasi cukup rendah dari nilai yang ditargetkan BI. Hal ini sekarang sulit dilakukan.

Dalam dua bulan terakhir inflasi terus meningkat sehingga sampai bulan Juni 2010 laju inflasi tahun kalender (Januari-Juni) 2010 mencapai sebesar 2,42 persen dan laju inflasi year on year (Juni 2010 terhadap Juni 2009) sebesar 5,05 persen. Tingkat inflasi ini sudah mencapai ambang batas sasaran inflasi yang ditetapkan BI untuk tahun 2010 yaitu sebesar 5% + 1%. Dengan kondisi ini maka BI akan sulit menurunkan suku bunga BI karena akan berdampak kepada peningkatan inflasi lebih lanjut.

Selain tingkat inflasi yang dapat terus meningkat, penurunan suku bunga juga dikhawatirkan akan mendorong arus balik modal asing, karena return yang lebih rendah. Akibatnya kepercayaan terhadap ekonomi Indonesia menurun dan bisa membawa efek bola salju berupa pecahnya bubble economy.

Selama ini turunnya BI rate tidak secara langsung menurunkan suku bunga pinjaman, sehingga upaya menurunkan lebih lanjut BI rate saat ini akan kurang efektif. Akan lebih dirasakan manfaatnya apabila BI bisa menekan perbankan untuk menurunkan suku bunga dengan menggunakan intrumen lain diluar BI rate.

Masalahnya sampai saat ini BI belum menemukan cara yang tepat untuk memaksa perbankan menyalurkan kredit dan menurunkan suku bunga pinjamannya. Rencana BI untuk mengkaitkan LDR (loan to deposit ratio) dengan GWM (Giro wajib minimum) ditentang keras kalangan perbankan karena dikwhawatirkan akan terjadi kesulitan likuiditas atau bank akan menurunkan laju pengumpulan DPK (dana pihak ketiga) dari pada menyalurkan kreditnya.

Demikian juga penetapan batas atas Net interst margin (NIM) yang banyak diminta oleh kalangan pengusaha karena dianggap NIM perbankan di Indonesia terlalu tinggi, juga masih sulit diaplikasikan oleh BI. Saat ini NIM yang dianggap terlalu tinggi menyebabkan banyak kredit yang tidak dicairkan karena dianggap suku bunganya tidak kompetitif. Di Indonesia NIM perbankan saat ini masih sedikit di atas 6%. Angka itu cukup tinggi bila dibandingkan dengan NIM negara tetangga yang terbentang di kisaran 3% hingga 4%.

Sulitnya menetapkan batasan NIM salah satunya karena kondisi perbankan yang sangat berlainan antara bank besar dan kecil sehingga tingkat NIM sangat bervariasi bergantung segmen pasarnya. Hal ini menunjukkan bahwa struktur perbankan Indonesia belum tertata baik sehingga sulit mengklasifikasikan bank berdasarkan segmen pasarnya, sehingga kebijakan yang berkaitan dengan segmen pasar sulit diterapkan.

Saat ini, Bank Indonesia masih menganalisis data tentang rincian biaya dana yang harus dikeluarkan oleh perbankan berkaitan dengan operasionalnya. BI meminta perbankan memberikan rincian biaya secara cermat, mana biaya promosi, biaya gedung, dan sebagainya. Dengan merinci faktor-faktor penyumbang biaya dana, Bank Indonesia nantinya akan membuat aturan yang bakal menjadi pedoman bagi perbankan untuk memperbaiki biaya tertentu.

Kondisi ini menyebabkan BI selama dua tahun terakhir ini tidak bisa efektif mendorong perbankan untuk menurunkan suku bunga dan untuk meningkatkan penyaluran kreditnya. Dengan memprioritaskan upaya mengendalikan kredit sebagai tujuan utamanya BI cenderung mempertahankan suku bunga BI dan membiarkan bank dengan tingkat suku bunganya yang tinggi. Dengan demikian kecenderungan Rupiah menguat masih akan terus berlangsung atau paling tidak Rupiah bisa tetap stabil pada nilai tukar sekarang ini.

Peranan Pemerintah

Dengan keterbatasan pilihan yang dimiliki BI maka sulit BI bekerja sendiri untuk menurunkan inflasi dan bersamaan dengan itu menurunkan suku bunga kredit. Penurunan inflasi bukan hanya tugas BI karena tingginya inflasi saat ini banyak disebabkan cost push akibat sistim distribusi barang yang terhambat oleh kondisi transportasi yang buruk sehingga menimbulkan banyak kemacetan dan keterlambatan pengiriman.

Misalnya, kondisi jalur utama di pantai utara P. Jawa yang rusak dan proses perbaikan yang dilakukan bersamaan menjelang bulan puasa menyebabkan tingginya tingkat keterlambatan dalam pengiriman barang. Pengiriman barang menggunakan truk sepanjang P. Jawa yang biasanya dapat dilakukan dalam 1 - 2 hari saja kini harus ditempuh dalam 3 atau 4. Demikian juga kepadatan lalu lintas di kota besar terutama Jakarta telah berdampak kepada peningkatan biaya transportasi.

Dalam beberapa bulan terakhir berbagai harga bahan pokok termasuk daging ayam dan sayuran meningkat pesat disebabkan hambatan dalam pemasokkannya. Ketika permintaan meningkat selama liburan anak sekolah ternyata pasokan terhambat karena masalah distribusi. Akibatnya harga bergerak naik dan inflasi meningkat padahal belum memasuki bulan ramadhan yang biasanya menjadi sumber kenaikan inflasi.

Mencegah kenaikan inflasi ini akan sulit dilakukan hanya dengan menggunakan instrumen moneter yang dimiliki BI karena sumber inflasi adalah adanya kenaikan biaya. Menaikan suku bunga akan mempersulit dunia usaha. Untuk menanggulanginya maka peran Pemerintah dalam memberikan jaminan pasok dan mengatasi hambatan distribusi akan membantu menekan inflasi.

Pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan menjadi sangat mendesak untuk membantu kelancaran barang. Demikian juga untuk meningkatkan daya saing eksportir Indonesia Pemerintah perlu upaya untuk menekan ekonomi biaya tinggi akibat biaya-biaya siluman yang masih membebani dunia usaha.